Penghuni Kalibata Residence Menolak Menanggung Denda
Kabar terakhir, konsumen Kalibata Residence menolak ikut menanggung biaya denda IMB. Apartemen Kebagusan City nampaknya juga akan menghadapi masalah serupa.
Jakarta – Para konsumen Rusunami Kalibata yang tergabung dalam Jaringan Kalibata Residence (Jaring Kaliresi) menolak menanggung denda kerugian akibat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tak beres.
“Jaring Kaliresi menolak segala bentuk pelimpahan beban kerugian kepada pembeli, termasuk denda keterlambatan IMB, yang disebabkan oleh kesalahan pengembang PT Pradani Sukses Abadi,” demikian siaran pers pengurus Jaring Kaliresi yang diketuai Djoko Wibowo, kepada detikcom, Selasa (31/3/2009).
Jaring Kaliresi juga menyayangkan sikap pengembang yang masuk grup Agung Podomoro itu karena selama ini dianggap tidak secara transparan menyampaikan kepada konsumen berbagai aspek legal seperti IMB dan status HGB.
“Oleh karena itu Jaring Kaliresi menghimbau kepada PT Pradani untuk bersikap transparan dalam menyampaikan aspek legal dan juga aspek teknis terkait proses pembangunan Kalibata Residence dan Kalibata Regency sesuai dengan ketentuan Pasal 7 hurub “b” dan “d” UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” beber Djoko.
Djoko dkk mendesak agar PT Pradani segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh pembeli Kalibata Residence dan Kalibata Regency untuk menjelasakan kesiapan berbagai aspek legal dan teknis proses pembangunan Kalibata Residence/Kalibata Regency dengan memberikan kesempatan tanya jawab bagi pembeli.
Jaring Kaliresi mendesak Kantor Kementerian Perumahan Rakyat agar segera melakukan pemeriksaan (audit) independen terhadap PT Pradani dalam proses pembangunan Rusunami Kalibata Residence/Kalibata Regency untuk memastikan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Konsumen dan ketaatan terhadap Asas Kepatutan dalam Berbisnis.
“Jaring Kaliresi mendesak Kantor Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pembangunan Rusunami di Jakarta dan di daerah lainnya,” tutup Djoko.
Sebelumnya, Kepala Sudin P2B Jaksel Widyo Dwiono menyatakan, kalau proyek rusunami itu tetap akan dibangun, maka akan diberikan sanksi administrasi yakni 6 kali lipat dari retribusi.
“Saat ini biaya retribusi Rp 6.000 per meter per segi. Di Kalibata Residences ada 20.000 meter persegi. Tinggal dikalikan 20.000 kali 6.000 kali 6. Itu sanksi administrasinya,” jelasnya. Nilai itu setara Rp 720 juta.
Apartemen Kalibata Residence Disegel
Dari detik.com, akhirnya apartemen itu disegel karena melanggar IMB. Kabar terakhir pengembang akan mengutip biaya IMB dari para penghuni 
Jakarta – Rusunami Kalibata atau yang populer dengan Kalibata Residences akhirnya disegel. Petugas Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Selatan menancapkan papan bertuliskan ‘Bangunan ini Disegel’.
Selain tulisan tersebut, papan berukuran 1 x 2 meter itu juga berisi aturan-aturan yang dijadikan dasar penyegelan. Misalnya Perda No 7/1991 dan SK Gubernur No 1068/1997. Selain itu ada juga pasal 232 KUHP tentang larangan merusak segel dengan ancaman 2 tahun 8 bulan.
Penyegelan itu kontan menghentikan seluruh aktivitas pembangunan proyek yang terletak di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan itu. Puluhan pekerja langsung meninggalkan alat-alat tukangnya dan nongkrong di pinggir jalan.
Tidak tampak pihak manajemen Kalibata Residences saat penyegelan berlangsung. Hanya ada beberapa pembeli yang menonton dan tampak kebingungan.
Positif Negatif Kebagusan City
Tulisan ini didapat dari komentar di Apartemen Kebagusan City dan Unit Sample Kebagusan City. Dalam rangka mendapatkan informasi yang seimbang, maka kedua informasi akan disampaikan apa adanya.
Positif:
kontraktornya tower A adalah PP.Kita pakai kontraktor yg bagus.Segera dipasarkan tower B.Harga mulai dari rp 90jtan.
Bapak Rustam (Marketing Kebagusan City)
Sebagai gambaran, proyek “Kebagusan City” ini merupakan salah satu proyek pendukung dari pemerintah dalam kebijakannya dalam pengembangan apartemen murah. Unit yang tersedia ada 2 tipe, Studio (24m2) dan 2 bedroom (40,5m2). Harga unit mulai dari Rp 96 juta (Rp 4 juta/m2).
Soft launching dan ground breaking akan dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2007.
Firza Dwi
Negatif:
Sabtu dan Minggu dia menelpon saya untuk mengunjungi lokasi proyek, tapi saya masih sibuk walaupun sedikit tertarik untuk bertanya mengenai apartemen tersebut. Saat itu masih hari Rabu, sementara saya sebenarnya masih ingin menunda untuk melihat lokasi dahulu di hari Sabtu. Marketing KC bilang sebaiknya transfer dulu 2,5 juta agar unitnya tidak diambil orang lain, dan dia membujuk dengan iming-iming bahwa uang tersebut masih dapat direfund. Sebenarnya saya agak ragu, karena di awal kalau tidak salah dia bilang bisa 1 juta tetapi kenapa tiba-tiba harus transfer 2,5 juta.
Endah
Saya dapat informasi Kebagusan City itu proyek bermasalah.Waktu launching 10 Ha,tapi yang dibangun sepertinya kurang dari 2 ha karena ada tanahnya yang bermasalah.Sudah itu Kebagusan City belum ada ijin dari Pemda dki.Jadi developernya berlindung dibalik program Menpera.
Romanus Tenaro
Artikel terkait:
Email Keluhan Warga Sekitar Menara Cawang
Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat keluhan dari seorang yang mengaku warga sekitar Menara Cawang. Setelah sebelumnya saya sudah memuat 3 postingan mengenai menara cawang, maka akan adil kalau saya juga memuat tulisan warga sekitar menara cawang. Perkenalkan Saya Bagus warga Cawang dekat peroyek pembangunan apartemen Cawang, Saya anggap bahwa pembangunan apartemen ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada saat ini. Pertama Belum adanya AMDAL pada saat bangunan itu akan dibangun. Kedua dampak bagi wargasekitar apartemen yang akan merusak infrastruktur jalan umum. Ketiga jalan menuju apartemen yang didalam foto terlihat lebar PADAHAL JALAN TERSEBUT SEMPIT bahkan akan terjadi kepadatan bila banyaknya volume mobil yang akan melewati jalan tersebut. Didalam pembangunan apartemen Cawang ini banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh PT CHD. Yang saya sayangkan sikap dari PT CHD YANG AROGAN, ANGKUH, SOMBONG TIDAK PERNAH MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SEKITAR PADA SAAT 2 MOBIL ALAT PAKU BUMI YANG TELAH MEMUTUSKAN JARINGAN TELEPON DI WILAYAH SAYA DAN WARGA MERASA TERGANGGU DENGAN KONDISI TERSEBUT, padahal pembangunan ini masih banyak permasalahan tetapi terus dijalankan. Sebab jalan yang digunakan menuju lokasi pembangunan hanya satu-satunya jalan yang berdampak kepada warga sekitarnya.
Info KPR BNI Syariah
Saat ini fasilitas KPR sudah banyak ditawarkan oleh bank-bank, tentu saja hal ini sangat membantu dan memudahkan kita untuk memiliki rumah. Mungkin rekan-rekan bertanya-tanya bagaimana mendapatkan KPR, berikut ini informasi yang saya dapatkan mengenai syarat pengajuan KPR BNI Syariah beserta prosesnya.
Syarat KPR :
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Slip gaji
3. Surat keterangan bekerja dari kantor
4. NPWP
Persyaratan tambahan untuk KPR rumah seken :
1. Sertifikat rumah
2. PBB, dan
3. IMB
Untuk persyaratan lainnya menyusul sesuai dengan kebutuhan. Proses persetujuan KPR BNI Syariah selama 10 hari kerja.
Ekivalen rate KPR BNI Syariah :
- Untuk KPR selama 5 tahun sebesar 8%/tahun
- Untuk KPR selama 10 tahun sebesar 8.25%/tahun
- Untuk KPR selama 15 tahun sebesar 8,75%/tahun
Cicilan untuk KPR oleh BNI Syariah yang disetujui sebesar 40%/bulan dari gaji (take home pay). Setiap bank memiliki perhitungan yang berbeda-beda mengenai besarnya angsuran yang disetujui untuk KPR.
Studi kasus :
Pak asep seorang karyawan swasta dengan take home pay (penghasilan setelah dipotong pajak) sebesar 4.000.000/bulan. Pak asek ingin membeli rumah type 45/70 di perumahan orchid residence, Depok dengan menggunakan KPR BNI Syariah. Harga rumah yang akan dibeli oleh pak asep sebesar Rp. 217.500.000,-.
Pak asep membayarkan 17.500.000,- secara tunai, sedangkan sisanya sebesar 200.000.000,- ia bayarkan menggunakan KPR di BNI Syariah. pak asep memilih waktu angsuran selama 15 tahun dengan nisbah 8,75%.
Angsuran yang harus dibayarkan oleh pak asep perbulannya adalah :
((200.000.000 x (8,75% x 15 thn) ) + 200.000.000 ) / (15 thn x 12 bln ) = 2.569.444
Sehingga angsuran yang harus dibayarkan oleh pak asep sebesar Rp. 2.569.444,-/bulan.
Namun, BNI Syariah hanya dapat menyetujui 40% dari take home pay pak asep atau sebesar Rp. 1.600.000,-/bulan, dengan kata lain permohonan KPR pak asep belum dapat disetujui oleh pihak BNI Syariah.
Walaupun demikian, biasanya pengajuan KPR kita dapat disetujui dengan cara menurunkan jumlah KPR yang kita ajukan. Untuk contoh kasus diatas, besarnya cicilan yang disetujui oleh BNI Syariah adalah sebesar 1.600.000 dengan jumlah KPR yang dapat disetujui adalah sebesar :
(1.600.000 x (15 x 12)) = (A x (8,75% x 15)) + A
A = 124.540.540
Sehingga, KPR yang dapat disetujui Bank sebesar Rp. 124.540.540. Pak asep dapat memiliki rumah type 45/70 yang ia inginkan dengan cara membayarkan tunai sejumlah Rp. 92.959.460,- dan KPR sebesar Rp. 124.540.540,- dari BNI syariah.
Sebagai informasi, untuk saat ini skema perhitungan KPR syariah secara umum menggunakan perhitungan Flat, akan tetapi ada beberapa Bank syariah yang sudah menggunakan metode anuitas.
Semoga membantu
Referensi:
Artikel terkait:
3 comments